-->

ADMINISTRASI PENDIDIKAN (2)


ADMINISTRASI PENDIDIKAN (2)

B.  Manajemen Pendidikan Sekolah Milik Pemerintah
 Pendidikan yang disediakan oleh pemerintah disebut sekolah umum   bertumbuh dan memiliki prospek yang baru mencapai akar rumput.
1.  Sistem pendidikan pemerintah
Sistem distrik ( Daerah Tingkat I dan Tingkat II) dari institusi pendidikan untuk beberapa program tertentu disesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah, dengan mutu mengacu pada standar nasional dan global.
a.    Daerah sebagai Kesatuan Politik
b.    Daerah sebagai Kesatuan Hukum
c.    Daerah sebagai Kesatuan Sosial
d.   Daerah sebagai Penyedia Sarana Pendidikan
2.      Pendidikan Regional Mendukung Mekanisme Sekolah di daerah
a.    Karakteristik Unit Regional
b.    Kriteria keuangan dan struktur sekolah lanjutan
3.      Pendidikan sebagai pelaksanaan fungsi negara
Mencerdaskan bangsa sesuai dengan amanat undang-undang merupakan kewajiban negara dan daerah untuk mewujudkannya. Majunya suatu bangsa salah satu indikatornya adalah diwujudkan dengan jumlah rakyat yang terdidik tertinggi dan meningkat baik kuantitas maupun mutunya. Rakyat yang berpendidikan tinggi berarti negara mampu menyediakan SDM yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan perekonomian dan pembangaunan di segala bidang.
a.    Fungsi dan karakteristik dewan pendidikan
b.    Fungsi dan karakteristik dari wakilk petugas sekolah negeri
c.    Departemen pendidikan
4.      Dampak kebijakan pendidikan nasional dan daerah
Sekolah swasta beberapa tahun berprioritas pada konvensi konstitusional, masih bangga dalam pembangunan sistem pendidikan nasional. Peran pemerintah dalam pendidikan swasta secara umum memiliki banyak kontroversi dan ketidaksetujuan. Birokrasi besar yang diketahui menginterpretasikan secara khusus suatu kongres dan legislasi. Pengadilan federal tidak melakukan konggres sebaik legislasi dan pernyataan kebijakan konstitusional
a.    Tahap kegiatan di provinsi dan kontribusi pendidikan
b.    Fungsi dan pengembangan kantor pendididkan
c.    Komisi pendidikan
5.      Status hukum cabang atau filial sekolah
Dalam membicarakan status hukum suatu sekolah perlu dilihat dari beberapa aspek, yaitu
a.    Perkembangan karena kebutuhan


Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "ADMINISTRASI PENDIDIKAN (2)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel